LINTASPOST.ID, GORONTALO – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Moh. Abd. Ghalieb Lahidjun, memberikan catatan kritis di balik kemeriahan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Provinsi Gorontalo, Jumat (05/12/2025). Ia mengingatkan bahwa cita-cita luhur para pejuang pembentuk provinsi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik yang maksimal, termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan.
Meski mengapresiasi kemajuan daerah, Ghalieb menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi, khususnya terkait perlindungan anak.
Ironi Angka Kekerasan di Balik Penghargaan
Ghalieb mengungkapkan keprihatinannya atas fakta di lapangan yang kontradiktif dengan status “Provinsi Layak Anak” yang baru saja disandang Gorontalo. Berdasarkan data yang masuk ke Komisi IV, terdapat kurang lebih 300 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terlapor, dengan asumsi angka sebenarnya jauh lebih tinggi di bawah fenomena gunung es.
“Provinsi Gorontalo memang baru saja mendapat penghargaan sebagai Provinsi Layak Anak, tapi angka kekerasan seksual terhadap anak justru meningkat. Ini adalah ironi yang harus kita sikapi dengan kerja nyata, bukan sekadar simbolis. Kita tidak ingin kasus seperti ini terus terulang,” tegas Ghalieb Lahidjun.
Desak Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
Salah satu poin krusial yang disoroti Ghalieb adalah belum tersedianya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang khusus menangani dan mengawal laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Padahal, payung hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub) sudah diterbitkan.
-
Kendala Administratif: Pembentukan UPTD saat ini masih tertahan karena menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur.
-
Dukungan Instansi: Ghalieb meminta pemerintah daerah meningkatkan dukungan anggaran dan fasilitas terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) agar fungsi edukasi dan sosialisasi pencegahan bisa berjalan masif.
-
Fungsi Pengawalan: Tanpa UPTD, pengawalan kasus dari tingkat laporan hingga pendampingan hukum dan psikologis korban dinilai belum maksimal.
Momentum Memperkuat Komitmen Perlindungan
Di momen seperempat abad ini, Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo mendorong agar pemerintah daerah tidak terjebak dalam seremoni tahunan. Cita-cita kemajuan daerah harus dibarengi dengan rasa aman bagi generasi penerus bangsa.
“Kami di Komisi IV sudah terus mendorong, namun eksekusi ada di tangan pemerintah daerah. Harapan kita, di ulang tahun ini, rakyat benar-benar semakin sejahtera dan terlindungi. Penghargaan harus dibuktikan dengan penurunan angka kekerasan secara signifikan,” pungkas Ghalieb.
