LINTASPOST.ID, Gorontalo — DPRD Provinsi Gorontalo bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah. Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan resmi yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin (10/11/2025), dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, pejabat sekretariat, serta perwakilan resmi dari KPK.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menyambut baik kunjungan KPK dan menilai momentum ini sebagai langkah penting dalam memperkuat arah pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berintegritas. Ia menegaskan bahwa lembaga legislatif memiliki peran sentral dalam memastikan setiap kebijakan daerah berpihak pada kepentingan publik.
“Kami ingin setiap kebijakan berdiri di atas prinsip keterbukaan dan kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang bersih hanya bisa terwujud bila semua pihak bekerja dengan integritas,” ujar Thomas.
Perwakilan KPK, Basuki Haryono, memaparkan bahwa strategi utama KPK saat ini adalah memperluas sinergi dengan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa pencegahan akan jauh lebih efektif apabila dilakukan sejak tahap perencanaan.
“Pencegahan jauh lebih efektif ketika komunikasi dilakukan sejak awal. Kami siap membantu jika daerah memerlukan penjelasan atau pendampingan dalam memastikan prosedur berjalan sesuai aturan,” terang Basuki.
Dalam paparannya, Basuki juga menyoroti pentingnya keseragaman pemahaman antarinstansi terhadap regulasi yang sering kali tumpang tindih. KPK, menurutnya, siap memfasilitasi koordinasi antara lembaga pusat dan daerah agar pelaksanaan kebijakan berjalan selaras dan tidak menimbulkan kebingungan.
Diskusi antara anggota DPRD dan tim KPK berlangsung terbuka. Sejumlah anggota dewan menyampaikan masukan agar pengawasan internal diperkuat, antara lain melalui peningkatan kapasitas aparatur dan penerapan sistem audit berbasis digital, sehingga setiap kegiatan pemerintahan dapat terpantau secara akurat dan transparan.
Ketua DPRD, Thomas Mopili, menegaskan komitmen untuk membuka ruang konsultasi lebih luas bersama KPK, terutama dalam pembahasan regulasi dan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Kita ingin pencegahan bukan hanya jargon, tetapi menjadi gerakan bersama di semua tingkatan. Legislatif, eksekutif, dan masyarakat harus terlibat aktif,” ujarnya.
Sementara itu, KPK menegaskan akan terus mendorong pola kerja sama yang seimbang, tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pendampingan dan pembinaan integritas aparatur. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Pertemuan tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan dalam membangun pemerintahan yang transparan dan berintegritas. Melalui sinergi ini, DPRD dan KPK berharap kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan di Gorontalo semakin meningkat.
“Integritas daerah akan meningkat seiring kedisiplinan seluruh perangkat pemerintah dalam menjalankan tugasnya,” tutup Basuki Haryono.
Dengan komitmen bersama ini, Provinsi Gorontalo diharapkan dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkeadilan di Indonesia.
