LINTASPOST.ID, GORONTALO – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Limonu Hippy, angkat bicara menanggapi keluhan serius masyarakat terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Antrean panjang kendaraan di hampir semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Gorontalo dinilai telah mengganggu aktivitas dan mengancam roda perekonomian daerah.
Limonu Hippy menegaskan bahwa fenomena ini berdampak langsung pada pelaku usaha di sektor transportasi, perdagangan, dan jasa, yang terhambat menjalankan kegiatan mereka karena kesulitan mendapatkan energi.
“Kelangkaan BBM ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah bersama Depo Pertamina yang ada di Provinsi Gorontalo. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut, karena imbasnya sangat besar bagi masyarakat,” tegas Limonu Hippy pada Selasa (30/9/25).
Politisi Fraksi Gerindra itu mendesak Pertamina untuk segera mengupayakan penambahan pasokan BBM agar kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. Ia menyebut, stabilitas pasokan adalah kunci kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. “Kalau BBM sulit didapat, otomatis usaha-usaha masyarakat ikut terhambat. Karena itu, DPRD akan terus mengawal agar persoalan ini segera mendapatkan solusi yang tepat,” ujarnya.
Limonu juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, pihak Pertamina, dan lembaga terkait untuk mencegah terulangnya masalah kelangkaan.
Sebagai langkah nyata, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan akan segera turun langsung ke lapangan.
“Insya Allah kami dari Komisi II juga akan turun ke semua SPBU yang ada di Provinsi Gorontalo dalam rangka monitoring dan evaluasi keberlangsungan aktivitas SPBU-SPBU yang ada guna memastikan apa yang menjadi pokok permasalahan dari kelangkaan BBM itu sendiri,” jelas Limonu.
Ia menambahkan, pengawasan ini penting untuk mencegah adanya praktik penyaluran BBM yang tidak tepat sasaran, yang mungkin menjadi salah satu penyebab antrean panjang. “Kita harus pastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan malah dimanfaatkan pihak-pihak tertentu,” pungkas Limonu.
