LINTASPOST.ID, GORONTALO – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kapolres dalam menindak aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Gorontalo. Meskipun langkah itu dinilai datang terlambat, Mikson tetap mengapresiasi tindakan awal yang telah diambil aparat kepolisian.
“Walaupun sedikit lambat, setidaknya sudah ada gerakan nyata dari Kapolres untuk memulai penertiban PETI,” ujar Mikson kepada Bicaraa.com, Selasa (10/6/2025).
Sebagai mitra kerja kepolisian di bidang pengawasan sektor ekonomi dan lingkungan, Mikson menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap praktik tambang ilegal yang dinilai merusak ekosistem dan mengancam ketahanan pangan daerah.
Ia secara khusus menyoroti dampak PETI terhadap sektor pertanian, terutama pada komoditas jagung yang menjadi andalan Provinsi Gorontalo. Menurutnya, aktivitas pertambangan liar telah mencemari air dan merusak lahan pertanian.
“Air menjadi keruh, lahan jagung ikut terdampak. Kalau terus dibiarkan, target panen bisa turun drastis,” jelasnya.
Mikson juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses penegakan hukum, termasuk penyelidikan terhadap kemungkinan keterlibatan oknum aparat. Namun ia menegaskan, urusan tersebut berada di ranah aparat penegak hukum, bukan legislatif.
“Kalau memang ada oknum yang terlibat, biarlah itu ditangani sesuai kewenangan hukum,” katanya.
Ia menekankan bahwa penertiban harus dilakukan secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah, bukan hanya terfokus di satu daerah seperti Boalemo.
“Boalemo sudah mulai ditertibkan. Pertanyaannya, bagaimana dengan daerah lain? Penegakan hukum jangan hanya separuh jalan,” tegas Mikson.
Menutup pernyataannya, politisi ini menyerukan agar semua pihak, baik pemerintah, aparat, maupun masyarakat, berani bersikap jujur dan tegas demi menjaga lingkungan dan keberlanjutan hidup masyarakat.
