LINTASPOST.ID, Gorontalo – DPRD Provinsi Gorontalo menerima kunjungan kerja dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Gorontalo pada 31 Agustus 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas berbagai program terkait kependudukan dan keluarga berencana, serta untuk mempererat hubungan kerja antara DPRD dan BKKBN dalam mendukung program-program pembangunan di bidang kependudukan.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalib Lahidjun, yang didampingi oleh anggota DPRD lainnya. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari BKKBN Gorontalo memaparkan sejumlah program unggulan yang sedang dilaksanakan dan rencana ke depan untuk mengatasi isu-isu kependudukan di daerah, seperti penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup keluarga.
“Kami sangat mengapresiasi kedatangan BKKBN Provinsi Gorontalo dan berharap bahwa kerjasama yang terjalin akan lebih memperkuat pelaksanaan program kependudukan di daerah kita. Program-program ini sangat vital dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Gorontalo, khususnya dalam hal kesehatan keluarga dan perencanaan keluarga yang lebih baik,” ujar Ghalib Lahidjun dalam sambutannya.
Perwakilan dari BKKBN Provinsi Gorontalo, yang dipimpin oleh Kepala BKKBN Provinsi Gorontalo, Dr. Yuliana H. Husein, menjelaskan beberapa inisiatif yang akan dijalankan pada tahun depan, termasuk memperkuat sosialisasi tentang pentingnya keluarga berencana dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali.
“Kami berharap DPRD dapat mendukung penuh program-program yang kami ajukan, agar implementasinya lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Gorontalo. Terutama dalam menanggulangi masalah kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di Provinsi Gorontalo,” ungkap Dr. Yuliana H. Husein.
Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam rangka menciptakan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, serta memberikan perhatian lebih terhadap sektor kependudukan yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
