LINTASPOST.ID, Gorontalo – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Desa Hulawa, Kabupaten Gorontalo, pada 1 September 2025 untuk meninjau langsung dampak dari aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. Kunjungan ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang timbul, terutama terkait dengan rencana relokasi warga yang terkena dampak operasi pertambangan.
Ketua Pansus DPRD Provinsi Gorontalo, Ahmad Yani, memimpin rombongan yang terdiri dari sejumlah anggota DPRD, perwakilan dari pemerintah daerah, dan tim ahli. Dalam kunjungan tersebut, mereka bertemu dengan warga desa, tokoh masyarakat, serta pihak terkait lainnya untuk mendengarkan keluhan dan harapan warga mengenai situasi yang sedang mereka hadapi. Salah satu isu utama yang diangkat adalah masalah relokasi warga yang tinggal di area yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan.
“Kunjungan ini sangat penting untuk mengetahui secara langsung kondisi yang dihadapi oleh warga Desa Hulawa. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan relokasi dilakukan dengan adil, transparan, dan memperhatikan hak-hak warga yang terdampak. Ini adalah langkah penting agar dampak negatif dari pertambangan bisa diminimalisir dan masyarakat tetap dapat memperoleh kehidupan yang layak,” kata Ahmad Yani.
Selain mendengarkan keluhan warga, Pansus juga melakukan pengumpulan data terkait dengan dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan di sekitar wilayah tersebut. Pihak Pansus berkomitmen untuk mengidentifikasi solusi yang tepat agar program relokasi dapat berjalan lancar dan masyarakat tidak merasa dirugikan.
Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga hadir dalam pertemuan ini, dengan perwakilan dari Dinas ESDM dan instansi terkait lainnya. Mereka memberikan penjelasan mengenai proses relokasi yang sudah dimulai, serta rencana untuk memberikan kompensasi yang adil kepada warga yang akan dipindahkan.
“Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa relokasi ini dilakukan dengan proses yang transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami juga ingin memastikan bahwa setiap warga yang terdampak dapat memperoleh solusi yang terbaik, baik dari sisi tempat tinggal maupun pekerjaan,” jelas Kepala Dinas ESDM Kabupaten Gorontalo, Irwan T.
Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas bagi DPRD Provinsi Gorontalo untuk mengusulkan kebijakan yang dapat membantu menyelesaikan masalah yang ada, serta memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi warga yang terkena dampak dari operasi pertambangan.
