LINTASPOST.ID, GORONTALO – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Masyarakat Kecil, terdiri dari elemen masyarakat dan mahasiswa, menggelar aksi demonstrasi damai di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo pada Senin, 15 September 2025. Aksi ini menyoroti dugaan kejanggalan serius dalam proses lelang aset yang dilaksanakan oleh Bank BNI Cabang Gorontalo dan menuntut segera diadakannya Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Massa aksi menilai proses lelang aset tersebut merugikan masyarakat kecil dan mendesak DPRD Provinsi Gorontalo untuk segera memfasilitasi RDP dengan pihak bank guna mengungkap akar persoalan.
“Kami melihat ada persoalan serius dalam proses lelang yang dilakukan pihak BNI Cabang Gorontalo. DPRD harus turun tangan untuk membuka persoalan ini secara terang benderang,” tegas Fikri Palawa, salah satu orator aksi.
Ratusan massa tersebut diterima langsung oleh perwakilan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yakni anggota Komisi II, Hi. Suyuti dan Hi. Hamzah Idrus, serta Wakil Ketua Komisi IV, Hamzah Muslimin. Pertemuan audiensi ini berlangsung terbuka di ruang rapat Komisi II DPRD.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan, DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti tuntutan massa dengan segera menjadwalkan RDP.
“RDP ini penting agar kita sama-sama mengetahui letak persoalannya sekaligus mencari solusi penyelesaiannya,” ujar Hi. Suyuti di hadapan peserta aksi, menegaskan komitmen legislatif.
Koordinator Lapangan aksi, Agung Bobihu, menekankan pentingnya RDP dilakukan secara serius dan menyeluruh. Ia meminta agar semua pihak terkait dihadirkan, termasuk Pengadilan Negeri Gorontalo, perwakilan aliansi masyarakat, nasabah korban, pimpinan BNI Wilayah 11, serta manajemen BNI Cabang Gorontalo.
“Kasus ini menyangkut kepentingan masyarakat kecil. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Kami akan terus mengawal hingga ada kejelasan,” tutur Agung.
Aliansi Peduli Masyarakat Kecil menilai persoalan lelang aset BNI bukan sekadar mekanisme internal bank, melainkan menyangkut hak masyarakat yang berpotensi dirugikan. Mereka berharap RDP akan menjadi momentum penting untuk mengungkap fakta dan memberikan solusi konkret serta kepastian hukum.
Aksi yang berlangsung tertib dan damai ini diakhiri dengan kesepakatan awal bahwa DPRD akan segera menjadwalkan RDP dalam waktu dekat. Aliansi juga menegaskan komitmen untuk kembali melakukan aksi demonstrasi jika aspirasi mereka diabaikan atau proses penanganan masalah ini tidak menunjukkan kemajuan yang berarti.
