LINTASPOST.ID, GORONTALO – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi, Mikson Yapanto, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wali Kota Gorontalo pada Selasa (30/09/2025). Rombongan legislatif ini diterima langsung oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, dalam suasana penuh keakraban.
Ketua Komisi II, Mikson Yapanto, menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan utama untuk mempererat silaturahim dan memperkuat kolaborasi antara program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota.
“Ada beberapa program kita yang perlu diselaraskan dengan Bapak Wali Kota Adhan Dambea. Alhamdulillah beliau sangat terbuka,” ungkap Mikson. Ia menambahkan, kunjungan ini sekaligus menepis dugaan adanya persoalan dalam hubungan kerja antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Gorontalo.
Mikson juga menyoroti satu hal penting yang berhasil diselesaikan secara cepat. “Kemarin sempat ada keraguan dalam menandatangani dokumen untuk realisasi Pokir anggota DPRD, tapi hari ini langsung dieksekusi di tempat,” jelasnya. Keterbukaan Wali Kota ditunjukkan dengan kesediaan beliau untuk makan bersama dan menghadirkan seluruh lurah se-Kota Gorontalo.
Menanggapi kunjungan tersebut, Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menyampaikan bahwa seluruh persoalan terkait penyaluran pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Provinsi Gorontalo di wilayah Kota Gorontalo kini telah terselesaikan.
“Tadi Komisi II datang bersilaturahim. Sudah lama juga saya tidak bertemu mereka. Jadi pertemuan ini sekaligus menjadi ajang konsultasi agar ada kesamaan pikiran. Alhamdulillah, semua masalah sudah selesai,” jelas Adhan Dambea.
Wali Kota menambahkan, untuk menjamin percepatan penyelesaian masalah administrasi dan realisasi program, ia langsung memanggil para lurah beserta cap jabatan agar menandatangani dokumen yang diperlukan di tempat pertemuan.
“Intinya, bagi saya apapun persoalan mari diselesaikan dengan baik-baik supaya semuanya enak. Jangan membuat pernyataan macam-macam, karena itu justru berbahaya,” tegas Wali Kota, menekankan pentingnya komunikasi langsung dalam menyelesaikan kendala birokrasi.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi preseden baik bagi percepatan pelaksanaan program pembangunan di tingkat provinsi dan kota, khususnya yang berasal dari aspirasi masyarakat.
