LINTASPOST.ID, OPINI – Baru-baru ini Kepala Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo dikabarkan ditahan oleh Kejaksaan Negeri Limboto dengan dugaan ksus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) lanjutan pekerjaan peningkatan Jalan Samaun Pulubuhu – Bolihuangga.
Kasus tersebut seperti apa yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Tahun Anggaran 2023 kemarin, dimana BPK menemukan terjadi kelebihan pembayaran pada proyek tersebut sekitar Rp 573.174.261.65.
Namun, dari banyaknya temuan BPK pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo, akankah hanya Kepala Dinas PUPR yang menjadi sorotan? Karena berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK pada Tahun Anggaran 2023, ada begitu banyak temuan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Bahkan, ada temuan yang melebihi dari nominal temuan pada Dinas PUPR itu sendiri.
Beberapa Kepala Dinas saat akan dimintai keterangan terkait temuan-temuan yang mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan juta bahkan mencapai miliaran tersebut akan berdalil dengan Tindakan Ganti Rugi (TGR), tanpa melihat dan mengkaji apa unsur serta sebab hingga terdapat temuan tersebut.
Seperti apa yang telah tertuang Undang-undang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”
Ini berarti Tindakan Ganti Rugi bukan menjadi dalil bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga, para OPD atau Dinas-dinas yang terdapat temuan harus diselidiki lebih lanjut apa unsur sehingga terjadinya temuan kerugian keuangan negara itu sendiri. Jangan sampai, kata TGR akan menggugurkan Undang-Undang Tipikor tersebut.
Tentunya, hal ini juga menjadi koreksi bagi kabupaten terangga, seperti Kabupaten Bone Bolango, Kota Gorontalo, Gorontalo Utara, Boalemo, Pohuwato serta Pemerintah Provinsi Gorontalo. Karena, berdasarkan data yang ada hampir semua Kabupaten/Kota hingga Provinsi, memiliki temuan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang nominalnya sangat besar.
