LINTASPOST.ID, GORONTALO – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh desa, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025.
Menurutnya, langkah ini juga sejalan dengan Surat Edaran Menteri Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur tata cara pembentukan koperasi desa. Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran nasional sebesar Rp400 triliun, di mana tiap koperasi desa akan mendapat alokasi dana Rp5 miliar.
“Koperasi punya peran penting dalam mendorong ekonomi daerah, termasuk di Gorontalo. Tapi kita harus belajar dari pengalaman masa lalu, seperti kegagalan program Kredit Usaha Tani (KUT) yang mengikis kepercayaan masyarakat,” ujar Mikson, Senin (21/4/2025).
Ia menekankan pentingnya pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, pengawasan harus melibatkan berbagai pihak seperti dinas teknis, kejaksaan, kepolisian, hingga inspektorat daerah. “Sistem audit yang kuat harus disiapkan sejak awal untuk mencegah potensi penyimpangan,” tambahnya.
Selain aspek pengawasan, Mikson juga menyoroti kebutuhan SDM yang andal dalam mengelola koperasi. Ia menilai bahwa ketersediaan dana bukan satu-satunya faktor keberhasilan, melainkan juga manajemen profesional dan dukungan infrastruktur yang memadai.
“Koperasi simpan pinjam memang sudah dikenal di Gorontalo, tapi jika infrastruktur pendukungnya lemah, dana akan sulit terserap optimal, terutama bagi petani dan nelayan,” jelasnya.
Ia berharap Koperasi Desa Merah Putih benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa, bukan sekadar formalitas. “Kita tidak ingin program besar ini gagal lagi seperti yang sudah-sudah. Semua pihak harus aktif mengawal,” tegasnya.
