LINTASPOST.ID, BOLMONG UTARA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Kamis, 29 September 2025.
Adapun OPD yang hadir yakni Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Ketua Komisi II DPRD Bolmut, Mardan Umar, mengatakan bahwa rapat kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program-program di setiap OPD, sekaligus untuk mengevaluasi capaian dan kontribusi masing-masing dinas dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Rapat ini kami lakukan untuk memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Kami juga meminta agar penyaluran bantuan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok, dilakukan secara transparan dan sesuai daftar penerima yang telah ditetapkan melalui SK Bupati,” tegas Mardan.
Selain membahas evaluasi program, Komisi II juga menyoroti maraknya praktik illegal fishing di perairan laut Bolmut. Menurut Mardan, meskipun kewenangan pengawasan laut berada di bawah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), namun Pemda Bolmut perlu melakukan langkah konkret melalui koordinasi dengan dinas terkait di tingkat provinsi.
“Kami mendorong Pemerintah Daerah agar tidak tinggal diam. Harus ada koordinasi dan upaya bersama dengan Pemerintah Provinsi dalam menangani persoalan illegal fishing yang merugikan nelayan lokal,” ujarnya.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap arah kebijakan pembangunan ke depan.
“Sinergitas antara DPRD dan Pemda merupakan kunci agar program pembangunan berjalan efektif, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat,” tambah Mardan.
Rapat kerja ini turut dihadiri oleh anggota Komisi II DPRD Bolmut, yakni Dewi Sandra Astuti Mondo, Ramlan Tinamonga, dan Ronal Bolota. Dari pihak eksekutif, hadir pula jajaran pejabat dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, serta DPMPTSP Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
