LINTASPOST.ID, GORONTALO – Diduga, biaya pembayaran Praktek Kerja Lapangan (PKL) puluhan mahasiswa Prodi Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Gorontalo tidak masuk rekening Universitas.
Pasalnya, berdasarkan data yang diperoleh awak media lintaspost.id, pembayaran biaya PKL tersebut dikumpulkan ke Ketua Tingkat (Keting) dari Prodi Ilmu Hukum lalu ditransfer ke rekening pribadi Dekan Prodi Hukum atas nama Karmila Damariani Ra, Bank BTN.
Padahal, berdasarkan wawancara dengan salah satu pejabat UNU Gorontalo, penggunaan rekening selain rekening Universitas tidak diperbolehkan dan sudah pernah mendapat teguran dari LLDIKTI.
“UNU Gorontalo sebelumnya sudah pernah memiliki 2 rekening, yakni rekening Yayasan dan rekening Universitas. Namun hal tersebut mendapat teguran dari LLDIKTI katanya dalam 1 universitas tidak bisa menggunakan 2 rekening,” ucap pejabat UNU yang tak ingin disebut namanya.
Tidak hanya itu, beberapa kejanggalan juga terjadi pada pelaksanaan PKL Prodi Hukum tersebut, mulai dari biaya yang ditetapkan untuk kelas reguler 2.5 Juta per orangnya sementara untuk kelas karyawan dibebankan sebesar 3 Juta untuk per orang untuk 4 hari PKL.
Kejanggalan kedua, yakni yang awalnya direncanakan akan menginap pada Hotel Wish Prime dengan harga per kamar sekitar 500 ribu rupiah diganti dengan Hotel Genio yang harganya sekitar 300 ribu rupiah.
Saat dikonfirmasi oleh awak media lintaspost.id, Wakil Rektor 2 mengatakan bahwa biaya pembayaran tersebut adalah inisiatif dari mahasiswa yang dititipkan ke salah satu mahasiswa dan langsung dilakukan pembayaran kebutuhan PKL.
“Jadi, biaya tersebut dikumpulkan ke satu orang dan setelah terkumpul langsung dilakukan pembayaran kebutuhan-kebutuhan PKL dan itu inisiatif mereka. Nah kalau untuk mahasiswa karyawan, mereka salah mendengar informasi pembayaran sehingganya mereka membayar 3 Juta, tapi rencananya kami kelebihan pembayaran tersebut akan dikembalikan,” ucap Warek 2 UNU Gorontalo.
