LINTASPOST.ID, GORONTALO – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Masyarakat Pertambangan (MPI) Provinsi Gorontalo menggelar dialog terbuka dengan tema ‘Tata Kelola Pertambangan Rakyat Berbasis Koperasi’ di ruang Aula Hotel LG Syariah Kota Gorontalo. Sabtu (11/01/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum MPI, Amin Ngabalin dan Kabid Pertambangan Dinas ESDM provinsi Rahmad Dangkua, Kasubdit TIPITER Polda Gorontalo AKBP Didik Sulaeman, anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Hamsa Idrus, Suyuti.
Pada kesempatan itu, Ketua Umum MPI, Amin Ngabalin mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh MPI DPD Provinsi Gorontalo dan telah menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten pada setiap stakeholder yang berkaitan dengan pertambangan.
“Pertama-tama, saya sangat berterima kasih kepada DPD MPI Provinsi Gorontalo, terutama kepada Mahhul Lutfi sebagai Ketua DPD serta para jajaran pengurus. Jadi berbicara persoalan tanggung jawab terkait tata kelola khususnya di bidang pertambangan, tentunya ini adalah tanggung jawab kita semua tidak hanya dari pihak Polisi, DPRD maupun Dinas yang terkait,” ucap Amin.
Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa dari hasil dialog tersebut bahwa terkait tata kelola di bidang pertambangan, stakeholder yang ada sangat terbuka bagi masyarakat baik dalam pengurusan izin maupun lainnya. Namun ada rana yang tidak bisa disentuh baik oleh Kepolisian maupun DPRD.
“Jadi dari hasil dialog ini juga, saya mendesak kepada teman-teman DPRD untuk membentuk tim Panitia Khusus (Pansus) guna untuk menyelidiki setiap problem yang ada sehingga dalam konteks penegakan hukum atau izin ada yang keluar dan ada yang tidak. Hal tersebut guna untuk membangun keadilan yang merata,” tegas Ketum MPI, Amin Ngabalin.
Ditempat yang sama, Ketua DPD MPI, Mahhlul Lutfi mengatakan bahwa persoalan tata kelola pertambangan yang ada di Provinsi Gorontalo ini sangatlah kompleks, sehingganya sangat dibutuhkan koordinasi dan kerjasama untuk semua pihak.
“Hakikatnya, persoalan tata kelola pertambangan sangatlah penting menjadi pembahasan karena melihat situasi Gorontalo yang ada. Nah untuk mencapai semua regulasi yang ada, kita harus membutuhkan koordinasi serta kerjasama dari setiap stakeholder yang ada sementara kami sebagai organisasi masyarakat akan selalu siap mendukung dan mengontrol setiap regulasi yang ada,” tegas Lutfi.
