LINTASPOST.ID, GORONTALO – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan komitmennya untuk mengawal kelancaran investasi di daerah, termasuk proyek pertambangan emas Pani Gold Project yang berlokasi di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Pernyataan ini disampaikan dalam kunjungan kerja ke Pioneer Camp, Rabu (30/4/2025).
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, yang memimpin kunjungan tersebut, menyampaikan harapannya agar proyek tambang emas ini dapat berjalan lancar dan memberi manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat setempat.
“Semoga Pani Gold Project berjalan baik dan sukses, serta memberi dampak positif bagi daerah,” ujar Ridwan.
Ketua Komisi II, Mikson Yapanto, turut mengapresiasi transparansi perusahaan dalam menyampaikan progres proyek serta skema pembagian royalti. Menurutnya, proyek ini memiliki potensi besar yang harus dijaga dari gangguan yang tidak perlu.
“Setelah mendengar pemaparan dan meninjau langsung lapangan, kami makin yakin akan prospek tambang ini. Persoalan kecil jangan sampai mengganggu kelangsungan investasi yang strategis ini,” kata Mikson.
Pani Gold Project ditargetkan mulai produksi emas perdana pada triwulan pertama tahun 2026. Proyek ini digadang-gadang akan menjadi tambang emas primer terbesar di Asia Selatan.
“Insya Allah dalam tujuh bulan ke depan kami mulai produksi,” ujar Boyke Abidin, Pimpinan Pani Gold Project.
Dari sisi kontribusi fiskal, perusahaan telah menyetorkan Rp 4 miliar ke kas Kabupaten Pohuwato dan Rp 9,1 miliar ke Pemerintah Provinsi Gorontalo sepanjang 2024–2025. Dana tersebut berasal dari berbagai jenis pajak dan retribusi, seperti pajak alat berat, bahan bakar, air tanah, hingga PDAM dan sampah.
Boyke juga menjelaskan bahwa perusahaan tengah mengembangkan program pelatihan bagi tenaga kerja lokal guna meningkatkan kualitas SDM di wilayah operasi.
Namun demikian, Mikson turut menyinggung persoalan tali asih bagi penambang rakyat serta serapan tenaga kerja lokal. Ia meminta agar isu tersebut segera dituntaskan agar tidak memicu konflik sosial.
“Tali asih harus segera diselesaikan dengan baik. Jangan sampai menjadi potensi konflik yang berkepanjangan,” tegas Mikson.
Menanggapi hal itu, pihak perusahaan menyatakan telah melakukan pra-sosialisasi kepada sejumlah pihak, termasuk Korem, Polda, Kejati, hingga Gubernur Gorontalo. Boyke berharap mediasi terkait tali asih dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah agar solusi dapat segera dicapai.
Kunjungan turut dihadiri oleh perwakilan Koperasi Dharma Tani serta organisasi kepemudaan. DPRD menegaskan akan terus melakukan pengawasan agar investasi di sektor tambang ini tetap berjalan aman, transparan, dan berpihak pada masyarakat.
