LINTASPOST.ID, Gorontalo – Pada hari kedua rapat kerja, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo menggelar sesi pembahasan yang lebih mendalam mengenai Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Provinsi Gorontalo Tahun 2025. Rapat yang dihadiri oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bertujuan untuk memfinalisasi rancangan anggaran yang akan digunakan untuk mendukung program pembangunan daerah.
Ketua Badan Anggaran DPRD Provinsi Gorontalo, Rasyid H. J. Tunasi, memimpin langsung rapat yang membahas rincian anggaran dan prioritas kegiatan dari masing-masing OPD. Rasyid menegaskan bahwa sesi kedua rapat ini penting untuk memastikan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan juga untuk memastikan semua kebijakan anggaran sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Rapat hari ini sangat krusial karena kita ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang akan dialokasikan benar-benar sesuai dengan visi pembangunan Provinsi Gorontalo. Kami ingin anggaran ini digunakan secara tepat untuk mendukung sektor-sektor yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Rasyid H. J. Tunasi.
Pembahasan kali ini fokus pada alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi daerah. Selain itu, Banggar juga mengingatkan kepada seluruh OPD untuk lebih berhati-hati dalam merencanakan penggunaan anggaran, agar dapat menghindari pemborosan dan memastikan setiap dana yang digunakan bermanfaat optimal.
Rapat juga diwarnai dengan sejumlah pertanyaan dan masukan dari anggota Banggar yang meminta klarifikasi lebih lanjut terkait beberapa item anggaran yang diajukan oleh beberapa OPD. Proses ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap setiap anggaran yang diajukan, sekaligus memastikan bahwa APBD-P 2025 akan berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan efisiensi.
“Kami meminta agar semua program yang akan dibiayai dengan APBD-P ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Penggunaan anggaran harus didasarkan pada kebutuhan yang nyata, bukan sekadar ambisi proyek,” tambah Rasyid.
Rapat kerja ini diharapkan dapat menyelesaikan pembahasan RKA dengan segera, sehingga APBD-P 2025 dapat segera disahkan dan program-program pembangunan dapat segera dilaksanakan.
