Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terus memacu proses pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Pembahasan yang berlangsung di ruang rapat DPRD Boltara tersebut menjadi bagian dari tahapan penting dalam siklus penganggaran daerah, yang bertujuan memastikan seluruh program dan kegiatan pemerintah benar-benar sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
Pantauan media ini menunjukkan, rapat dihadiri oleh para anggota Banggar DPRD, Ketua TAPD Jusnan C. Mokoginta, serta sejumlah pejabat perangkat daerah terkait. Suasana rapat berjalan dinamis dengan berbagai masukan dan catatan kritis dari anggota legislatif terhadap sejumlah program dan alokasi anggaran yang diusulkan pemerintah daerah.
Wakil Ketua DPRD Bolmut, Depri Pontoh, yang memimpin jalannya pembahasan pada Rabu (27/8/2025), menegaskan bahwa agenda tersebut merupakan kewajiban konstitusional yang harus diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam mekanisme peraturan perundang-undangan.
“Pembahasan ini merupakan bagian krusial dalam memastikan alokasi anggaran berjalan efektif, efisien, dan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah,” ujar Depri.
Ia menambahkan, Perubahan APBD bukan sekadar formalitas administratif atau rutinitas tahunan, tetapi menjadi instrumen strategis dalam menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
“Setiap perubahan anggaran harus merefleksikan kebutuhan nyata masyarakat. Karena itu, DPRD bersama TAPD wajib mengawal agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberi dampak terhadap peningkatan kesejahteraan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Depri menekankan pentingnya koordinasi antara legislatif dan eksekutif agar pembahasan berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang tepat sasaran. Menurutnya, efisiensi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap usulan perubahan yang disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Tujuannya jelas, setiap usulan perubahan anggaran dari OPD harus benar-benar sejalan dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat Bolmut. Tidak boleh ada program yang hanya bersifat seremonial tanpa manfaat nyata,” tandasnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, sekaligus memastikan seluruh proses penganggaran berjalan sesuai dengan regulasi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
