LINTASPOST.ID, GORONTALO – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Limonu Hippy, menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dan pengawasan dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di daerah. Dalam keterangannya pada Senin (21/4), Hippy menyatakan bahwa keberhasilan program nasional ini sangat bergantung pada sarana pendukung yang memadai dan efisiensi anggaran.
Ia menilai bahwa distribusi bantuan seperti bibit dan alat pertanian belum cukup tanpa didukung infrastruktur dasar, khususnya akses jalan ke wilayah pertanian. “Jika jalan dalam kondisi baik, kendaraan bisa langsung masuk, dan ini dapat memangkas biaya angkut hingga 50 persen,” ungkapnya.
Hippy juga menyoroti bahwa peningkatan produksi tidak akan menjamin kesejahteraan petani jika persoalan bencana dan kerusakan infrastruktur tidak diantisipasi. Ia merujuk pada kasus jebolnya tanggul di Pohuwato yang menyebabkan gagal panen jagung secara massal.
Meski mengapresiasi langkah awal pemerintah dalam menjalankan program ketahanan pangan, Hippy mengingatkan pentingnya pengawasan ketat agar pelaksanaannya tidak hanya baik di atas kertas. Komisi II DPRD, tegasnya, akan terus mengawal jalannya program tersebut.
Terkait Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, ia menyatakan dukungannya terhadap efisiensi anggaran daerah untuk mendukung program prioritas. Namun, ia mengingatkan bahwa kualitas benih yang disalurkan kepada petani harus menjadi perhatian utama agar hasil pertanian benar-benar optimal.
