LINTASPOST.ID, Kota Gorontalo – Sebesar Rp 203.000.000,00 anggaran belanja makan dan minum rapat paket meeting pada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap. Senin (22/01/2024).
Hal tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Gorontalo TA. 2022. Selama Tahun Anggaran 2022, Dinas Pendidikan Kota Gorontalo telah merealisasikan belanja makan dan minum rapat paket meeting senilai Rp 494.655.000,00.
Hasil pemeriksaan terhadap seluruh bukti pertanggungjawaban belanja makan dan minum menunjukan bahwa terdapat SP2D yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap senilai Rp 203.000.000,00.
Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban atas empat SP2D tersebut menunjukan SPJ yang dibuat oleh pihak SKPD hanya dilengkapi dengan surat penawaran harga dan surat persetujuan harga dari pihak hotel, namun tidak terdapat invoice yang diterbitkan dari pihak hotel sebagai bukti belanja yang lengkap. Sehingga, tidak dapat diketahui nilai belanja yang sebenarnya.
Dalam LHP BPK, konfirmasi kepada pihak UTC D UNG membenarkan bahwa terdapat transaksi pemesanan pada tanggal sesuai SPJ pada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Bidang Kebudayaan.
Kepala Bidang Kebudayaan, Bendahara Pengeluaran Bidang Kebudayaan dan Bendahara Pengeluaran Bidang Pendidikan Dasar menjelaskan bahwa Bendahara meminta surat penawaran harga kepada pihak hotel sebelum kegiatan dimulai. Namun, setelah acara selesai dilaksanakan, invoice tidak dilampirkan dalam SPJ.
Setelah dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Lukman Kasim mengatakan bahwa dirinya akan menemui Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.
