LINTASPOST.ID, Gorontalo – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menyatakan dukungan penuh terhadap enam poin tuntutan yang disuarakan oleh para penambang rakyat yang tergabung dalam Aliansi AMPERA Melawan. Aksi unjuk rasa berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Gorontalo pada Selasa (3/6/2025).
Tuntutan yang diajukan meliputi peninjauan ulang izin operasi PT Gorontalo Mineral, pengajuan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), pencabutan izin kawasan hutan, serta revisi dokumen tata ruang wilayah Bone Bolango.
“Mereka tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin diakui haknya sebagai warga negara yang secara turun-temurun telah menambang di wilayah tersebut,” ujar Mikson.
Ia memastikan bahwa Komisi II DPRD akan mendorong penyelesaian melalui jalur formal, termasuk melalui Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan yang ada di DPRD Provinsi.
Mikson juga menegaskan bahwa perjuangan para penambang rakyat tidak akan berhenti di level daerah. DPRD, menurutnya, siap membawa aspirasi ini ke forum nasional.
“Masalah ini tidak cukup hanya diselesaikan lewat dialog dengan perusahaan. Kami akan bawa ke Komisi VII DPR RI agar ada perhatian serius dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen, Mikson turut menandatangani surat pernyataan dukungan kepada para penambang, sebagai simbol keberpihakan terhadap masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa keadilan harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan sumber daya alam. “Kami di Komisi II mengambil posisi di tengah. Investasi memang penting, tapi tidak boleh mengorbankan rakyat kecil,” katanya.
Dalam aksi tersebut, AMPERA juga menyuarakan tuntutan pembentukan “Tim 20” yang akan dilibatkan dalam seluruh proses kebijakan pertambangan, serta mendesak agar tambang rakyat diakui dalam RPJMD dan RTRW daerah.
“Kami siap mengawal seluruh aspirasi ini sampai tuntas,” tegas Mikson.
Aksi demonstrasi ini mendapat perhatian besar publik, terlebih karena turut dihadiri langsung oleh Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, yang mendampingi para penambang rakyat menyampaikan tuntutannya kepada wakil rakyat.
