LINTASPOST.ID, GORONTALO – Kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilogram yang telah berlangsung lebih dari sepekan di beberapa wilayah Gorontalo menuai kritik tajam dari legislatif. Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menilai kondisi ini sangat merugikan masyarakat kecil dan menuntut Pertamina Patra Niaga segera mengambil langkah nyata.
Mikson Yapanto menegaskan bahwa persoalan ini adalah masalah serius yang menyangkut kebutuhan pokok rumah tangga. “Ini masalah serius. Rakyat kecil yang paling dirugikan. Kami di DPRD tidak bisa tinggal diam,” ujarnya.
DPRD Gorontalo menerima banyak laporan dari masyarakat, termasuk keluhan dari Hasan Ibrahim (43), warga Desa Hulawa, Pohuwato, yang mengaku sudah dua hari kesulitan mendapatkan tabung gas dan terpaksa memasak menggunakan kayu bakar.
Mikson menyoroti adanya masalah di jalur distribusi, di mana banyak pangkalan mengaku hanya menerima pasokan sekali dalam beberapa hari, padahal kebutuhan warga terus meningkat. “Keluhan ini nyata. Artinya, ada persoalan di jalur distribusi yang harus segera dibenahi,” kata Mikson.
Menyikapi hal ini, Komisi II DPRD Gorontalo menyatakan akan segera menjadwalkan inspeksi lapangan (sidak). Langkah ini penting untuk mendapatkan data faktual di lapangan, bukan sekadar laporan di atas kertas. “Kami akan turun langsung, melihat sendiri kondisi di lapangan, termasuk memeriksa alur distribusi,” tegasnya.
Mikson juga mendesak Pertamina Patra Niaga Gorontalo agar lebih responsif, transparan, dan komunikatif. Ia menekankan Pertamina wajib menjamin ketersediaan dan distribusi LPG tepat sasaran. Ia tidak menutup kemungkinan untuk memanggil Pertamina Patra Niaga ke forum resmi.
“Kalau perlu, kami akan gelar rapat dengar pendapat. Ini agar terang benderang, dan solusi bisa segera dirumuskan bersama,” ungkapnya.
Sementara itu, T. Muhamad Rum, Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Sulawesi, memastikan bahwa pasokan LPG di Gorontalo sebenarnya telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Ia menjelaskan, pola distribusi tetap mengacu pada mekanisme Electronic Trading (EHT) yang diawasi secara ketat. “Kami pastikan distribusi dilakukan sesuai aturan. Jika ada laporan kelangkaan, akan kami tindak lanjuti bersama tim di lapangan,” terang Rum.
Rum menambahkan, Pertamina Patra Niaga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat dan mengimbau masyarakat agar membeli LPG di pangkalan resmi, bukan di pengecer, demi memastikan harga tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Dengan adanya kontradiksi antara keluhan warga dan klaim ketersediaan pasokan, DPRD Gorontalo berencana memantau perkembangan lebih lanjut dan tetap berpegang pada rencana sidak serta RDP untuk mencari solusi permanen.
