LINTASPOST.ID, Gorontalo – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) DPRD Provinsi Gorontalo memberikan perhatian besar terhadap kepatuhan hukum dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Provinsi Gorontalo Tahun 2025. Fraksi PDI-Perjuangan menyatakan bahwa setiap keputusan terkait anggaran harus didasarkan pada prinsip kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan dilakukan dengan penuh pertanggungjawaban.
Ketua Fraksi PDI-Perjuangan, Andi Rudi T. Powa, dalam rapat paripurna menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien agar anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan rakyat. Ia juga menyoroti bahwa pembahasan APBD-P 2025 harus berfokus pada sektor yang dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat, tanpa mengabaikan kepatuhan hukum yang harus dijalankan dalam setiap tahap pengelolaan anggaran.
“Kami menekankan agar setiap kebijakan anggaran yang diambil harus didasarkan pada kepatuhan penuh terhadap peraturan yang ada, serta efisiensi dalam penggunaan anggaran. Ini untuk memastikan agar program yang dijalankan dapat benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Gorontalo,” kata Andi Rudi.
Fraksi PDI-Perjuangan juga menyoroti perlunya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran, guna menghindari adanya pemborosan dan penyalahgunaan dana publik. Selain itu, mereka juga meminta agar pemerintah daerah lebih memperhatikan sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Efisiensi anggaran harus menjadi prioritas utama dalam pembahasan APBD-P 2025 ini. Penggunaan anggaran yang tepat sasaran akan memberikan dampak yang lebih besar dalam mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Sebagai bagian dari upaya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, Fraksi PDI-Perjuangan juga mendesak agar laporan penggunaan anggaran dapat diakses oleh publik, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi penggunaan dana publik.
Pemerintah Provinsi Gorontalo menyambut baik masukan dari Fraksi PDI-Perjuangan dan berkomitmen untuk memastikan bahwa semua kebijakan anggaran dilakukan dengan transparan, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembahasan Ranperda APBD-P 2025 diharapkan dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kemajuan dan kesejahteraan Provinsi Gorontalo.
