LINTASPOST.ID, Gorontalo – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam menjaga hubungan kelembagaan dengan Gorontalo, menyusul keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank SulutGo (BSG).
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Gorontalo, Meyke Camaru, saat kunjungan kerja Komisi II ke Direksi BSG pada Rabu (9/4/2025).
“Sampaikan kepada Gubernur Sulut, keputusan RUPSLB telah memicu kemarahan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo serta seluruh kabupaten dan kota. Mereka kini mempertimbangkan untuk menarik diri dari BSG sebagai Rekening Kas Umum Daerah (RKUD),” tegas Meyke.
Ia menilai keputusan tersebut mencederai prinsip kebersamaan, terutama karena tidak diakomodirnya perwakilan Gorontalo di jajaran komisaris. Meyke, yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Gorontalo, menduga penghilangan komisaris dari Gorontalo disengaja untuk menghindari pengawasan terhadap Direksi.
“Ini bukan hanya soal jabatan, tetapi soal transparansi, akuntabilitas, dan tindak lanjut atas temuan audit. Jangan sampai bank yang mengusung slogan ‘Torang Pe Bank’ justru bersikap eksklusif terhadap pemegang saham dari Gorontalo,” ujarnya.
Menurutnya, bila arah pengelolaan BSG tetap mengabaikan keterbukaan dan representasi daerah, maka sudah saatnya Gorontalo mempertimbangkan langkah tegas.
“Kalau memang ruang untuk keterbukaan sudah tertutup, maka langkah menyelamatkan saham adalah pilihan yang rasional,” tambahnya.
Meyke menekankan bahwa sinergi antar pemegang saham merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap BSG. Ketertutupan dan pengabaian prinsip kebersamaan, lanjutnya, hanya akan memperlebar jurang kepercayaan antar daerah.
