LINTASPOST.ID, OPINI – Di tengah dinamika politik dan pemerintahan, isu dugaan ijazah palsu kembali mencuat, mengundang perhatian masyarakat luas. Terlebih lagi, ketika kasus ini melibatkan sosok-sosok penting seperti Calon Ketua DPRD, pertanyaan mengenai integritas dan kredibilitas pemimpin muncul ke permukaan.
Ijazah merupakan simbol kompetensi dan pendidikan formal seseorang. Ketika seorang pejabat publik, terutama ia yang akan menjadi Calon Ketua DPRD seharusnya menjadi teladan, terjerat dalam kasus dugaan ijazah palsu, konsekuensinya sangat serius. Hal ini tidak hanya mencoreng nama baik individu tersebut, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif secara keseluruhan.
DPRD memiliki peran vital dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan mewakili suara rakyat. Jika pemimpin lembaga ini saja diduga menggunakan ijazah yang tidak sah, bagaimana rakyat dapat mempercayai keputusan dan kebijakan yang diambil? Situasi ini menciptakan ketidakpastian dan skeptisisme di kalangan masyarakat, yang seharusnya mendapatkan pelayanan terbaik dari para wakilnya.
Lebih jauh, kasus ini mengungkapkan masalah yang lebih besar dalam sistem pendidikan dan pengawasan di Indonesia. Ijazah palsu bukan sekadar masalah individu; ini mencerminkan adanya celah dalam sistem yang memungkinkan praktik curang terjadi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan sistem verifikasi ijazah dan memberikan sanksi tegas bagi para pelanggar.
Kita perlu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pemerintahan. Kasus ijazah palsu harus dijadikan momentum untuk memperbaiki dan menegakkan etika serta integritas di kalangan pejabat publik. Masyarakat berhak menuntut pemimpin yang tidak hanya memiliki gelar akademis yang sah, tetapi juga komitmen untuk melayani dengan baik dan jujur.
Pada akhirnya, antara bangku Ketua DPRD dan ijazah palsu, pilihan harus jelas: integritas harus diutamakan. Hanya dengan cara ini, kepercayaan masyarakat dapat pulih, dan lembaga legislatif dapat berfungsi dengan baik demi kemajuan daerah dan bangsa.
