LINTASPOST.ID, POHUWATO – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp509.021.935,00 pada sembilan paket pekerjaan gedung dan bangunan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2024.
Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam laporan itu, realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan tercatat sebesar Rp27.845.599.747,00 atau 93,73 persen dari total anggaran Rp29.709.630.726,00.
Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai sembilan paket pekerjaan pembangunan fasilitas layanan kesehatan, dengan total nilai kontrak mencapai Rp28.001.258.963,53. Dari nilai tersebut, pemerintah daerah telah merealisasikan pembayaran sebesar Rp26.601.196.012,00 atau sekitar 95 persen.
Rinciannya meliputi tiga paket pembangunan puskesmas dengan nilai kontrak Rp25,56 miliar dan realisasi pembayaran Rp24,28 miliar, serta enam paket pembangunan rumah dinas medis dan paramedis dengan nilai kontrak Rp2,43 miliar dan realisasi pembayaran Rp2,31 miliar.
Namun, hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan BPK bersama pihak terkait menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada seluruh paket tersebut. Total kekurangan volume mencapai Rp509.021.935,00.
Kekurangan terbesar berasal dari proyek pembangunan puskesmas sebesar Rp419.763.980,00, sementara sisanya Rp89.257.955,00 berasal dari pembangunan rumah dinas medis dan paramedis.
BPK menjelaskan, perhitungan kekurangan volume tersebut telah dibahas dan disepakati bersama antara tenaga ahli, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), penyedia jasa, serta konsultan pengawas. Bahkan, pihak penyedia jasa menyatakan menerima hasil temuan tersebut dan menyetujui metode pemeriksaan yang dilakukan.
Berdasarkan keterangan PPK, kekurangan volume terjadi karena hasil perhitungan bersama sebelum serah terima pertama tidak dituangkan dalam laporan backup data dari penyedia. Akibatnya, hasil reviu ulang yang seharusnya menjadi dasar pembayaran tidak diperhatikan.
