LINTASPOST.ID, BOLMUT (OPINI) – Pelantikan anggota DPRD Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) yang diduga menggunakan ijazah palsu adalah sebuah skandal yang mencerminkan bobroknya sistem politik dan pendidikan di daerah Kabupaten Bolmut itu sendiri.
Bukti Keterpurukan Moral
Pelantikan ini adalah cermin jelas dari keterpurukan moral di kalangan elite politik. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayakan masa depan daerah kepada individu yang mengandalkan kebohongan untuk mencapai posisi kekuasaan? Ini adalah penghinaan yang nyata bagi rakyat yang memilih dengan harapan akan adanya perubahan.
Krisis Kepercayaan
Keberadaan anggota DPRD yang diduga menggunakan ijazah palsu hanya akan memperparah krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Masyarakat tidak hanya merasa dikhianati, tetapi juga semakin skeptis terhadap sistem demokrasi yang seharusnya melindungi kepentingan mereka.
Menyerang Esensi Pendidikan
Ijazah palsu bukan hanya masalah individu, tetapi juga menyerang esensi pendidikan itu sendiri. Ini menunjukkan bagaimana pendidikan bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik, merugikan mereka yang benar-benar berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Kelemahan Sistem Verifikasi
Proses seleksi yang gagal mengidentifikasi ijazah palsu menunjukkan betapa lemahnya sistem verifikasi yang ada. Ini adalah panggilan bagi pihak berwenang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme yang ada dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang.
Tindakan Tegas Diperlukan
Jika tidak ada tindakan tegas terhadap individu-individu ini, maka kita memberi sinyal bahwa kecurangan dan kebohongan dapat diterima dalam politik. Ini adalah langkah mundur yang sangat berbahaya bagi demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Bolmut.
Kesimpulan
Pelantikan anggota DPRD Bolmut yang diduga menggunakan ijazah palsu adalah sebuah tragedi yang harus disikapi dengan serius. Kita tidak bisa membiarkan praktik-praktik tidak etis ini menjadi norma. Sudah saatnya masyarakat bersuara dan menuntut pertanggungjawaban dari para pemimpin yang seharusnya melayani kepentingan publik.
