LINTASPOST.ID, GORONTALO – Banyak masyarakat yang masih mempertanyakan mengapa pajak restoran atau rumah makan harus dibebankan kepada konsumen dalam setiap transaksi, terutama masyarakat yang ada di Kota Gorontalo. Sebagian mengira bahwa pajak tersebut adalah keuntungan tambahan bagi pemilik usaha. Namun, berdasarkan peraturan yang berlaku, pajak tersebut memang ditujukan kepada pelanggan yang menikmati layanan restoran. Berikut penjelasannya.
Pajak terdiri dari Pajak Pusat dan Pajak Daerah, dimana pengaturan tersebut akan membagi kewajiban pembayaran pajak antara pengusaha dan pelanggan yaitu pajak pusat yang terdiri dari PPH dan PPN ditanggung oleh Pengusaha dan Pajak Daerah yaitu PBJT – Makanan dan minuman ditanggung oleh Pelanggan yang menikmati jasa layanan yang diberikan oleh pengusaha.
Dasar Hukum Pajak Restoran
UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD , PP No. 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan tata cara pemungutan PDRD dan Perda Kota Gorontalo Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 yang dulunya dikenal Pajak Restoran sekarang diubah menjadi PBJT – Makanan dan Minuman, dimana objek PBJT – Makanan dan minuman merupakan penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh Restoran/Rumah Makan yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi dan/atau peralatan makan dan minum serta penyedia jasa boga atau katering.
Pajak restoran bersifat pajak konsumsi, yang berarti beban pajaknya ditanggung oleh konsumen yang menikmati layanan. Pemilik atau pengelola restoran hanya bertindak sebagai pemungut pajak yang wajib menyetorkannya kepada pemerintah daerah. Adapun tarif pajak restoran ditetapkan maksimal 10% dari total transaksi, sesuai dengan ketentuan dalam Perda tersebut.
Mengapa Pajak Restoran Ditanggung Konsumen?
1. Pajak Konsumtif
Pajak restoran bukan pajak yang dikenakan kepada pemilik usaha, melainkan kepada konsumen yang menggunakan layanan restoran. Ini serupa dengan pajak pertambahan nilai (PPN) yang juga dibebankan kepada konsumen dalam transaksi barang dan jasa.
2. Restoran Hanya Sebagai Pemungut
Pemilik restoran tidak menikmati pajak yang dipungut, melainkan hanya mengumpulkan pajak tersebut dan menyetorkannya ke kas daerah. Oleh karena itu, dalam struk pembayaran biasanya terdapat rincian pajak restoran yang terpisah dari harga makanan dan minuman.
3. Meningkatkan Pendapatan Daerah
Pajak restoran menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya di daerah tersebut.
Masyarakat Diimbau Memahami Kebijakan Pajak Restoran
Dengan adanya pajak restoran, Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo, Nuryanto, berharap masyarakat memahami bahwa pajak ini bukanlah tambahan keuntungan bagi pengusaha restoran, melainkan kewajiban yang harus mereka setorkan ke pemerintah daerah. Oleh karena itu, ketika melihat adanya pajak dalam struk makan di restoran, masyarakat tidak perlu merasa dirugikan, karena pajak tersebut akan kembali dalam bentuk layanan publik yang lebih baik.
“Pajak restoran merupakan kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah. Semakin tinggi penerimaan pajak, semakin banyak manfaat yang bisa dirasakan masyarakat dalam bentuk fasilitas dan layanan publik yang lebih baik,” ujar Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo, Nuryanto.
Masyarakat juga dihimbau untuk selalu meminta struk pembayaran yang mencantumkan pajak restoran secara transparan. Jika menemukan restoran yang memungut pajak tetapi tidak menyetorkannya kepada pemerintah, masyarakat dapat melaporkannya ke Badan Keuangan Kota Gorontalo.
